TWIN DEFICITS Ekonomi Makro AS (1)

(Dari defisit anggaran, defisit perdagangan, DOGE, hingga tariff)

 

Bagi mahasiswa ekonomi pemula di AS, memahami fenomena twin deficits di AS adalah hal yang fundamental. Twin deficits merujuk pada situasi ekonomi makro di AS dimana defisit perdagangan dan defisit anggaran pemerintah terjadi secara bersamaan.

Kedua defisit ini sudah menjadi ciri khas ekonomi makro AS, dan secara konsisten terjadi sejak tahun 1961. Grafik di bawah ini menggambarkan tren tersebut dengan jelas.

Awal Mula Defisit Anggaran

Defisit anggaran federal AS pasca-Perang Dunia II dimulai pada tahun 1961. Ini berkaitan dengan dua hal utama: meningkatnya pengeluaran militer di masa Perang Dingin dan resesi ekonomi di awal 1960-an.

Situasi memburuk saat Perang Vietnam pecah tahun 1966. Sepanjang dekade 1970-an, resesi global dan konflik geopolitik membuat pengeluaran pemerintah meningkat. Akibatnya, anggaran federal terus defisit hingga akhir 1990-an.

Presiden Bill Clinton berhasil membawa anggaran menuju surplus dari 1998 sampai 2001. Ini dimungkinkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan revolusi teknologi, terutama internet boom, yang melipatgandakan penerimaan pajak.

Namun, sejak 2002, defisit kembali dan bertahan hingga kini.

Mengapa Defisit Kembali?

Tahun 2001, tragedi 9/11 mengguncang Amerika. Pemerintah merespons dengan perang di Afghanistan dan Irak, serta meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan domestik. Di saat bersamaan, ekonomi mengalami resesi. Pendapatan negara turun, pengeluaran naik.

Hasilnya: dari 2002 hingga 2024, total defisit anggaran mencapai $22.65 triliun, atau sekitar 88.5% dari seluruh defisit sejak 1961 ($25.6 triliun).

Menariknya, sejak 2000 hingga 2024, Partai Demokrat dan Republik masing-masing memegang kekuasaan selama 12 tahun. Namun, defisit di era Obama-Biden mencapai $14.95 triliun, hampir dua kali lipat dari era Bush-Trump sebesar $7.69 triliun.

Ini mencerminkan orientasi Partai Demokrat yang cenderung pro-pemerintah besar. Mereka percaya bahwa negara harus hadir lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk melalui subsidi yang luas—yang tentu berdampak pada pembengkakan anggaran.

Perang, Krisis, dan Defisit

Menurut Brown University’s Costs of War Project, gabungan biaya perang di Afghanistan dan Irak diperkirakan mencapai $7 triliun. Ini berkontribusi besar terhadap defisit era Obama.

Untuk mengurangi beban anggaran dari perang, Presiden Donald Trump bertekad menghentikan keterlibatan militer luar negeri dan memangkas kontribusi AS ke NATO. Namun, pandemi COVID-19 mengubah segalanya.

Tahun 2020 saja, defisit melonjak ke $3.1 triliun—lebih besar dari total defisit selama masa Bush.

COVID dan DOGE

Di era Biden, tren ini berlanjut. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), total defisit mencapai $10.8 triliun, setara 42% dari total defisit sejak 1961. Rata-rata defisit per tahun dalam periode ini: $2.1 triliun.

Dalam kampanye Pilpres terakhir, Elon Musk, yang bergabung dalam tim kampanye Trump, menyatakan bahwa pengeluaran federal dapat dipotong hingga 30%, atau sekitar $2–3 triliun. Belanja tahunan pemerintah saat ini sekitar $9.6 triliun. Artinya, ada potensi kembali ke level pra-COVID, yaitu sekitar $6.7 triliun per tahun.

Trump dalam pidatonya di hadapan Kongres menegaskan tekadnya untuk menyeimbangkan anggaran—tanpa defisit.

Untuk mewujudkannya, dia membentuk Department of Government Efficiency (DOGE). Misinya: memangkas pemborosan dan fraud dalam anggaran federal.

Namun, tidak semua pihak setuju. Banyak pihak diuntungkan dari anggaran besar—baik legal maupun tidak. Anggaran “ekstra” senilai $3 triliun adalah insentif politik yang sangat kuat. Maka, tak heran DOGE menghadapi resistensi, terutama dari mereka yang terkena dampak langsung.

Tidak Sustainable

Mahasiswa ekonomi pemula akan paham bahwa defisit anggaran pemerintah yang besar dan terus-menerus akan membebani upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah dan panjang, defisit akan menekan tabungan nasional, mengurangi ruang bagi investasi swasta, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, pemerintah federal masih bisa berutang. Surat utang AS tetap laku di pasar global. Amerika tetap menjadi tujuan investasi nomor satu dunia.

Sejak tahun 2000 hingga 2022, total Foreign Direct Investment (FDI) ke AS mencapai $10.4 triliun. Bandingkan dengan China di posisi kedua, yang hanya menerima $3.82 triliun—selisih yang sangat besar.

Investasi, tentu saja, terkait erat dengan perdagangan. Itu semacam dua sisi mata uang. Dan ini membawa kita ke isu berikutnya: defisit perdagangan AS, kebijakan tarif era Trump, dampaknya bagi Indonesia, dan langkah apa Indonesia yang bisa dan hendaknya lakukan.

Akan dibahas lebih lanjut di bagian kedua. Tetapi khususnya terkait defisit anggaran ini, kita bisa melihat rasionalisasi kebijakan dan langkah DOGE dari Pemerintah Trump.

Apakah anggaran pemerintah Indonesia juga mengalami pemborosan besar hingga 30% sehingga menyebabkan defisit besar? Ini perlu dikaji secara seksama.

Jika memang terbukti ada pemborosan, maka dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran pembangunan. Namun, jika penyebabnya bukan pemborosan, melainkan alokasi yang tidak tepat, maka penanganannya berbeda.

Pemborosan dapat diatasi melalui pemangkasan anggaran.

Alokasi yang keliru justru memerlukan restrukturisasi dan realokasi.

Keduanya adalah masalah yang berbeda, dan solusinya pun tidak bisa disamakan. (Elwin Tobing)