Trust, But Verify: Menguji Klaim Ekonomi MBG
- Elwin Tobing
- Mar 21
- 2 min read

(Ini seri INDONESIA 360: A 360° Perspective in 360s words)
Beberapa hari lalu, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dr. Arief Yusuf dari UNPAD, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.
Kita bisa memberi benefit of the doubt, sambil mengingat nasihat Ronald Reagan: “Trust, but verify.” Maka, pertanyaan wajar muncul: dari mana asal angka-angka ini? Apa asumsinya? Dan berapa biaya sebenarnya dari makan siang “tidak gratis” ini?
Jika anggarannya Rp400 triliun per tahun—seperti disebutkan Badan Gizi—biaya untuk satu lapangan kerja mencapai Rp210 juta. Itu sangat tinggi.
Soal kemiskinan, garis kemiskinan nasional sekitar Rp600 ribu per orang per bulan. Dengan anggaran Rp400 triliun yang dibagikan langsung sebagai bantuan tunai, sekitar 20 persen penduduk bisa terangkat dari kemiskinan.
Jika anggaran MBG Rp200 triliun, dengan proyeksi 1,9 juta pekerjaan, biaya per pekerjaan masih Rp105 juta per tahun. Sebagai BTL, jumlah itu bisa mengangkat 10 persen penduduk dari kemiskinan. Maka, bila tujuannya pengentasan kemiskinan dan penciptaan kerja, mungkin ada alternatif kebijakan yang lebih efisien.
Ini bukan penolakan terhadap MBG. Manfaat sosialnya ada. Namun, seperti proyek IKN yang semula diproyeksikan para ekonom akan menarik investor asing dan ternyata minim realisasi, kita perlu membangun ekspektasi yang lebih realistis.
Kalau makan siang gratis dianggap ampuh, kenapa tidak sekalian makan pagi juga?
MBG sebaiknya dilihat sebagai program sosial dan bagian dari investasi jangka panjang peningkatan kualitas SDM. Itu penting, tapi bukan solusi struktural. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa bergantung pada program sosial. Ia membutuhkan teknologi, akumulasi modal fisik dan manusia, serta kebijakan yang mendukung pengembangan ketiganya.
Sejatinya, MBG tidak gratis. Itu mengalihkan perhatian dan sumber daya dari hal yang lebih mendasar. Masalah mendasar Indonesia adalah tidak adanya sektor yang dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan berkelanjutan. Plus, kualitas SDM dan ekosistem pertumbuhan (interaksi antara pendidikan tinggi, riset, industri, dan keuangan) masih jauh dari memadai untuk era ekonomi berbasis pengetahuan sekarang. Pembangunan ini butuh biaya, waktu, dan perencanaan yang matang—sesuatu yang seharusnya dimulai sejak dua dekade lalu.
Seperti kata John Kenneth Galbraith: “The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable.” Jangan sampai angka-angka proyeksi membuat kita lupa pada tantangan fundamental yang belum kita selesaikan. Jika itu yang terjadi, jangan salahkan bila orang lebih percaya ahli nujum.
Comments